gaya kepemimpinan presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Bersama Drs. M. Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya, beliau terpilih dalam pemilihan presiden di 2004 dengan mengusung agenda “Indonesia yang lebih Adil, Damai, Sejahtera dan Demokratis”, mengungguli Presiden Megawati Soekarnoputri dengan 60% suara pemilih. Pada 20 Oktober 2004 Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi Presiden. Presiden SBY, seperti banyak rakyat memanggilnya, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Seorang ilmuwan teruji, beliau meraih gelar Master in Management dari Webster University, Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian.. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternya Webster University untuk ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik. Susilo Bambang Yudhoyono meraih lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973, dan terus mengabdi sebagai perwira TNI sepanjang 27 tahun. Beliau meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Sepanjang masa itu, beliau mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain Seskoad dimana pernah pula menjadi dosen, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam tugas militernya, beliau menjadi komandan pasukan dan teritorial, perwira staf, pelatih dan dosen, baik di daerah operasi maupun markas besar. Penugasan itu diantaranya, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI. pada bulan Oktober mendatang Presiden Yudhoyono akan merombak susunan kabinet dengan berbagai alasan, di antaranya karena kondisi kesehatan para menteri hingga kinerja mereka yang dinilai buruk. Menanggapi keinginan Presiden Yudhoyono merombak kabinet, yang pernah disampaikan presiden beberapa waktu lalu di Jambi, Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen mengatakan partainya optimistis menteri dari partai Golkar tidak akan diganti. Menurutnya, ini karena Golkar sudah mampu menunjukkan kerjasama yang baik dalam pemerintahan saat ini. Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu ia menambahkan jika akhirnya nanti ternyata menteri dari partai Golkar diganti maka presiden harus melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan partai Golkar. Bahkan ditegaskannya jika ingin merombak susunan kabinet maka presiden tidak bekerja sendiri meski pergantian menteri merupakan hak prerogratif presiden. Happy Bone mengatakan, “Harusnya reshuffle ini menjadi kerja bareng, presiden juga perlu mengajak ketua-ketua partai untuk sharing, melakukan intellectual exercise betul-betul reshuffle ini untuk melakukan perbaikan dan juga untuk mencapai satu tujuan yang lebih jelas lagi, saya melihat bahwa dua sisi, pertama ini adalah merupakan uji nyali Presiden sebagai seorang pemimpin bangsa, yang kedua untuk memperlihatkan seberapa besar sih tingkat kedewasaan berpolitik.” Menurut pengamat politik Sukardi Rinakit dari lembaga kajian politik, Soegeng Sarjadi Syndicate, setelah isu perombakan kabient sempat muncul tahun lalu maka rencana serupa tahun ini harus segera dilakukan. Ditambahkannya ada beberapa hal yang harus menjadi acuan presiden sebelum merombak kabinet. “Reshuffle harus, itu point pertama; yang kedua segera tentukan mascot dalam dua tahun ke depan itu apa yang ingin dicapai, tidak semua program bisa dicapai; (dan) yang ketiga menyatukan kekuatan, memberikan simbol bahwa menteri harus bertangungjawab kepada tugasnya itu, titik tertinggi daripada ini adalah presiden harus merubah gaya kepemimpinannya, selama ini tidak mencerminkan kewibawaan, jangan terlalu sering muncul di TV," ujar Sukardi Rinakit. Sementara, peneliti dari Lembaga Survei Indobarometer, Chudori menilai semakin menurunnya popularitas Presiden Yudhoyono karena tidak konsisten dalam menjalankan tugas-tugas sesuai amanat rakyat. Maka diingatkannya ada tiga aspek yang harus dilakukan presiden dalam merombak susunan kabinet Oktober nanti. “Perbaikan kinerja yang komprehensif itu mencakup tiga aspek, bukan hanya menteri tapi juga presiden lalu kemudian birokrasi, dan (juga) dari aspek peraturan yang mendukung sebuah kebijakan,” kata Chudori. Dalam kesempatan sama, staf khusus presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparingga menegaskan saat melakukan perombakan kabinent nanti Presiden Yudhoyono sudah berjanji akan mengubah gaya kepemimpinannya. Selain itu ditambahkannya presiden juga akan meminta hal sama dilakukan oleh seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah yang pada intinya akan berjuang untuk rakyat. Daniel Sparingga mengatakan, “Semangat pentingnya, di antaranya adalah perubahan di dalam gaya memimpin. Presiden sendiri mengatakan bahwa gaya memimpin di sana juga akan berubah, gaya memimpin menteri juga berubah, gaya birokrat di tingkat Dirjen juga berubah dan seterusnya hingga gubernur, bupati, wali kota. Jadi pesan (Presiden) sebenarnya sangat nasional, kita (harus) berubah.”